Daftar Isi
TogglePemerintahan Yamato di Jepang
Sebelum terbentuknya pemerintahan Shogun di Jepang, negara ini semula dipimpin oleh Kaisar yang dalam perkembangannya diganti oleh pemerintahan Shogun. Akar terbentuknya kemaharajaan (kekaisaran) Jepang muncul pada masa wangsa Yamato. Wangsa inilah yang mempersatukan bangsa Jepang menjadi satu dan lebih sadar akan kesatuannya. Jimmu Tenno adalah Kaisar pertama Jepang. Keluarga Yamato kesulitan dalam mempertahankan sentralisasi negara dan mulai mendelegasikan tugas militer, administrasi, dan penarikan pajak kepada para gubernur. Saat pemerintahan Yamato lemah, gubernur-gubernur lokal semakin kuat, mandiri dan secara perlahan meningkatkan anggota pasukan samurainya. Kondisi negara yang memburuk dan kaisar yang tidak mampu menguasai pemerintahan, membuat para daimyo saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Daimyo yang paling kuatlah yang nantinya akan menjadi puncak kekuasaan di Jepang. Setelah melalui serangkaian peperangan, daimyo yang terkuat adalah klan Minamoto. Hal tersebut membawa klan Minamoto menjadi daimyo paling berkuasa di Jepang. Pada 21 Agustus 1192 Minamoto no Yoritomo sebagai kepala klan diangkat menjadi Shogun (Handayani, 2014: 53).
Sejarah Shogun Jepang: Jepang pada Masa Feodal
Jepang yang secara mayoritas penduduknya beragama Shinto, meyakini bahwa negara itu harus dipimpin oleh seorang Kaisar. Sedangkan pada masa keshogunan, Jepang secara militer dipimpin oleh seorang Shogun. Kaisar hanya memerintah secara sipil saja. Jepang pada masa pra-modernisasi, yaitu pada era feodal (1185-1603) menerapkan sistem pemerintahan yang menempatkan Shogun sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh, sedangkan kaisar hanya sebagai symbol pimpinan struktur negara. Periode ini diawali oleh Minamoto no Yoritomo yang membangun sistem pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Bakufu atau pemerintahan Shogun. Shogun yang pertama, dikenal dengan nama Kamakura bakufu mereka berada di Kamakura pada tahun 1192. Model pemerintahan shogun terdiri dari dua divisi utama, yaitu divisi samurai dan divisi pengadilan atau hukum (Mattulada, 1979: 43-44).
Para Shogun diberikan kekuasaan militer oleh kaisar mereka, dan dibantu juga oleh para daimyo yang merupakan tuan tanah semenjak abad ke-10 hingga awal abad ke-19. Para daimyo memiliki hak kepemilikan tanah turun-temurun dan bahkan memiliki tentara untuk melindungi tanah dan pekerjanya. Daimyo pada masa Kamakura disebut Gokenin (1336-1573). Kebijakan Pemerintac][ Keshogunan Kamakura tahun 1192-1333 adalah mengadakan jabatan Shugo dan Jito, membentuk pemerintahan Bakufu, dan mengadakan jabatan Shikken (Lan, 1962: 44).
Tokugawa Yoshinobu: Runtuhnya Keshogunan Terakhir
Bakumatsu adalah sebutan dari suatu periode dalam sejarah Jepang yang merujuk kepada tahun-tahun terakhir zaman Edo (Era Tokugawa) menjelang runtuhnya Keshogunan Tokugawa. Periode ini dimulai dari peristiwa kedatangan Kapal Hitam (1853) hingga Perang Boshin (1869). Dalam periode Bakumatsu, terjadi peristiwa bersejarah, yaitu berakhirnya kebijakan isolasi yang disebut sebagai sakoku dan masa transisi dari pemerintahan feodal Keshogunan ke Pemerintahan Meiji. Shogun Tokugawa berpegang pada tradisi kuno yang menyatakan bahwa orang Jepang adalah keturunan Amaterasu Omokami dan memerintah dengan “tangan besi”. Pemerintahan Shogun selalu menentang aktifitas dan inisiatif dari setiap individu. Semua aktifitas diawasi oleh pemerintahan Bakufu. Pada pertengahan abad 19, pemerintah Shogun Tokugawa menghadapi keruntuhannya. Ada dua aspek yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Tokugawa, yaitu aspek luar negeri dan aspek dalam negeri (Ishii, 1988: 47).
Aspek luar negeri yang menyebabkan keruntuhan pemerintahan Tokugawa adalah saat Komodor Matthew Calbraith Perry dari Amerika, datang ke Jepang pada 31 Maret 1854. Komodor tersebut datang ke Jepang untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Jepang. Namun, komodor tersebut membawa tujuh kapal perang. Hal ini membuat Shogun Tokugawa setuju untuk membuat sebuah perjanjian dengan pihak Amerika. Perjanjian tersebut adalah perjanjian Kanagawa. Kanagawa merupakan sebuah kampung nelayan di Yokohama. Dengan perjanjian ini kapal-kapal Amerika diijinkan berdagang di Nagasaki dan Hokodate. Politik isolasi yang dipertahankan oleh pemerintahan Bakufu berakhir. Jelas pula bahwa pembukaan Jepang bukanlah atas kemauan sendiri, melainkan paksaan dari luar. Dengan runtuhnya politik isolasi ini, maka golongan Samurai yang telah tiga setengah abad lamanya mengakui supremasi pemerintahan Bakufu di bawah keshogunan Tokugawa akhirnya mulai sadar bahwa pemerintahannya lemah, militernya tidak mampu lagi menahan serangan dari luar. Aspek dalam negeri adalah saat banyaknya masyarakat Jepang yang kecewa dengan pemerintahan Shogun karena tidak bisa melindungi Jepang dari masuknya bangsa asing, sehingga muncul pemberontakan yang dilakukan untuk menggulingkan kekuasaan Shogun dan mengembalikan kekuasaan pada Kaisar. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh golongan konservatif terhadap orang Barat yang semakin tidak terkendali sehingga pada 8 November 1867, Shogun terakhir yaitu Tokugawa Yoshinobu bersedia untuk menyerahkan tampuk kekuasaan Jepang kepada Kaisar (Agung, 2012: 68).
Nah itulah tadi sekilas mengenai sejarah terbentuknya shogun Jepang, gimana menarik bukan? kawantur kunjungin terus ya bertutur.com setiap harinya untuk melihat ada update artikel apa nih di sini. Terimakasih telah membaca, dan have a nice day.
Daftar Sumber
- Buku
- Agung, S. L. 2012. Sejarah Asia 1. Yogyakarta: Ombak.
- Handayani, S. 2014. Dinamika Kepemimpinan Jepang Tahun 1568-1945. Jakarta: Gramedia.
- Ishii, R. 1988. Sejarah Institusi Politik Jepang. Jakarta: Gramedia.
- Lan, N. J. 1962. Djepang Sepandjang Masa. Jakarta: PT Kinta.
- Mattulada. 1979. Pedang dan Sempoa (Suatu Analisa Kultural “Perasaan Kepribadian” Orang Jepang). Kyoto: Depdikbud.